YOGYAKARTA, BABELTV.COM — Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan pengeluaran bahan bakar minyak sekaligus mendorong efisiensi operasional.
Namun, kebijakan tersebut dinilai memiliki potensi dampak terhadap produktivitas kerja jika tidak diimbangi dengan sistem yang tepat.
Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) UGM, Dr. Agustinus Subarsono, mengungkapkan bahwa efektivitas WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi serta budaya kerja mandiri di kalangan ASN.
“Jika budaya kerja masih bergantung pada instruksi atasan dan belum mandiri, maka WFH berpotensi menurunkan produktivitas. ASN bisa saja lebih fokus pada pekerjaan domestik saat bekerja dari rumah,” ujarnya, Jumat (10/4).
Menurutnya, penerapan WFH akan berjalan optimal apabila didukung dengan sistem kerja berbasis output yang terukur, seperti penggunaan timesheet, laporan kerja rutin, serta pertemuan daring harian maupun mingguan.
Dari sisi ekonomi, Subarsono menilai pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi efisiensi yang diharapkan dari kebijakan ini. Ia menilai penghematan biaya listrik kantor belum tentu signifikan terhadap APBN maupun APBD.
“Jangan sampai hanya berasumsi terjadi penghematan. Perlu dihitung apakah efisiensi tersebut benar-benar berdampak signifikan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui WFH dapat mengurangi biaya transportasi pegawai serta berpotensi menekan konsumsi energi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Sementara di daerah kecil atau wilayah 3T, dampaknya dinilai belum tentu signifikan.
Dalam aspek kepemimpinan, ia menekankan pentingnya penerapan trust-based leadership atau kepemimpinan berbasis kepercayaan agar ASN tetap produktif meski bekerja secara mandiri.
Subarsono juga menyoroti potensi penyalahgunaan kebijakan WFH, khususnya jika diterapkan pada hari Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan. Ia menilai ASN dari kelompok ekonomi menengah ke atas berpotensi memanfaatkan WFH untuk libur panjang.
Sebaliknya, ASN dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah cenderung memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari penghasilan tambahan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan empat indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan WFH. Pertama, capaian target kerja secara kuantitatif. Kedua, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Ketiga, kualitas hasil kerja. Keempat, tingkat partisipasi dan respons dalam aktivitas digital.
“Evaluasi perlu dilakukan setelah satu hingga dua bulan pelaksanaan, termasuk melalui survei kepuasan publik terhadap layanan pemerintah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan ASN dapat dilakukan secara WFH. Layanan publik seperti pembuatan SIM, KTP, sertifikat tanah, hingga pelayanan kesehatan tetap membutuhkan kehadiran fisik.
Dalam dunia pendidikan, Subarsono justru mendorong pembelajaran tetap dilakukan secara luring untuk menghindari risiko learning loss dan memberikan ruang interaksi yang lebih optimal antara pengajar dan peserta didik.
Sebagai penutup, ia menyarankan pemerintah menerapkan sistem kerja berbasis output harian, laporan mingguan, serta mekanisme reward and punishment yang jelas guna memastikan kebijakan WFH berjalan efektif.