PANGKALPINANG, BANGKABELITUNGTV.COM – Tiga puluh tahun setelah Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli, gaung tragedi yang menjadi salah satu titik balik perjalanan demokrasi Indonesia kembali bergema di Kota Pangkalpinang.
Di Titik Nol Kilometer, Selasa (28/7/2026) malam, ratusan kader dan simpatisan memperingati momentum bersejarah tersebut sebagai ajakan untuk terus merawat demokrasi yang damai, beradab, dan menjunjung tinggi persatuan.
Peringatan yang digelar Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang Cece Dessy, yang mewakili Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan cermin agar bangsa tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Peristiwa Kudatuli mengajarkan kita arti penting demokrasi. Bung Karno pernah mengingatkan melalui pesan Jas Merah—jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari sejarah itulah kita belajar membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik,” kata Cece.
Menurutnya, demokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga etika, menghormati perbedaan, serta tetap mengedepankan persatuan dalam setiap dinamika politik.
Ia berharap iklim demokrasi di Kota Pangkalpinang maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkembang secara dewasa, tanpa meninggalkan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi perekat kehidupan bermasyarakat.
“Saya berharap demokrasi dapat dijalankan dengan santun, penuh tanggung jawab, dan tetap menjaga persatuan serta kesatuan. Perbedaan pilihan maupun pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan,” ujarnya.
Menanggapi perjalanan demokrasi Indonesia yang telah hampir tiga dekade memasuki era Reformasi, Cece menilai proses demokrasi merupakan perjalanan panjang yang terus mengalami penyempurnaan.
“Tentu ini adalah sebuah proses menuju kondisi yang semakin baik. Dalam demokrasi pasti ada dinamika dan perbedaan pendapat. Yang terpenting, semua tetap berada dalam koridor konstitusi dan semangat menjaga persatuan bangsa. Perbedaan bukan untuk memecah belah,” tegasnya.
Kudatuli, Tragedi Politik yang Mengubah Arah Sejarah
Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) terjadi pada 27 Juli 1996 ketika kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, diserbu oleh sekelompok massa. Saat itu kantor tersebut ditempati pendukung Megawati Soekarnoputri yang menolak hasil Kongres Medan yang menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Bentrokan yang terjadi kemudian meluas menjadi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa, ratusan orang mengalami luka-luka, dan sejumlah aktivis ditangkap. Banyak kalangan menilai Kudatuli menjadi salah satu pemicu menguatnya gerakan pro-demokrasi yang kemudian bermuara pada lahirnya Reformasi 1998.
Hingga kini, Kudatuli dikenang sebagai salah satu bab penting dalam sejarah demokrasi Indonesia sekaligus pengingat bahwa penyelesaian perbedaan politik melalui kekerasan hanya akan meninggalkan luka bagi bangsa.
BMI Babel: Demokrasi Harus Bebas dari Kekerasan
Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bayu Hardiyanto, menegaskan bahwa semangat memperingati Kudatuli bukan untuk membuka kembali luka masa lalu, melainkan memperkuat komitmen agar praktik-praktik kekerasan dalam kehidupan politik tidak pernah terulang.
“Sudah saatnya demokrasi kita benar-benar bebas dari kekerasan. Mari kita rawat bersama dengan menjunjung tinggi kebebasan berpolitik dan kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab,” ujar Bayu Hardiyanto.
Menurutnya, demokrasi yang matang membutuhkan ruang dialog yang terbuka, penghormatan terhadap perbedaan, serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mengawal kehidupan berbangsa.
Bayu juga memberikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kerja-kerja jurnalistik.
“Media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Kami mengapresiasi seluruh insan pers yang terus menyampaikan informasi secara objektif dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan berbagai dinamika kebangsaan,” katanya.
Peringatan 30 tahun Kudatuli di Pangkalpinang pun menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan memilih pemimpin, melainkan juga tentang menjaga ruang publik agar tetap aman bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berbeda pandangan, dan hidup berdampingan dalam semangat persatuan. Sebab, sejarah telah membuktikan, demokrasi yang dirawat dengan dialog akan jauh lebih kokoh dibanding demokrasi yang dipaksakan melalui kekerasan. (ms)