PANGKALPINANG – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pangkalpinang menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan GMKI Pangkalpinang sebagai bentuk sikap organisasi terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
GMKI menilai, posisi Polri di bawah Presiden merupakan yang paling tepat untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta netralitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban nasional.
“Kami GMKI Pangkalpinang menyatakan bahwa Polri harus tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia, karena ini dinilai paling tepat untuk menjaga independensi, profesionalitas, dan netralitas. Polri menjaga politik nasional,” kata Ketua GMKI Pangkalpinang, Yosef Alexander, Minggu (1/2/2026).
GMKI menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara, bukan alat kekuasaan semata. Oleh karena itu, Polri harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan golongan.
“Kami menilai Polri adalah alat negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Maka dari itu, kami atas nama GMKI Cabang Pangkalpinang menyatakan dukungan penuh terhadap Kapolri untuk tetap menjaga dan mendukung Polri di bawah naungan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
GMKI juga menekankan peran strategis Polri sebagai mitra masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan sosial.
Menurut GMKI, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan intervensi politik dan melemahkan posisi Polri sebagai institusi yang netral.
“Polri adalah mitra masyarakat dalam perlindungan, keamanan, dan ketertiban. Karena itu, keberadaannya harus tetap langsung di bawah Presiden agar tetap independen dan profesional,” tutur Yosef.