PARITTIGA, BABELTV.COM — Aktivitas di kawasan perkebunan sawit Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, yang sebelumnya dikabarkan telah disita oleh negara, justru semakin ramai.
Ironisnya, aktivitas penambangan ilegal semakin banyak yang masuk dan beraktivitas di lokasi tersebut terus bertambah, seolah tak terpengaruh oleh status hukum lahan yang menjadi sorotan publik.
Sejumlah media online sebelumnya telah mengungkap bahwa kawasan tersebut masuk dalam wilayah hutan produksi dan telah berada dalam pengawasan negara. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Aktivitas tambang ilegal, pekerja penambangan berlangsung terbuka tanpa hambatan berarti.
Seorang penambang RJ (35) mengatakan bahwa disini ada orang ngurus tidak ada rasa takut lagi.
“Kami ada yang atur bang, kami aman aja bang koordinasi nya juga teratur dan pengurus kami AR kalau Abang ketemu datang aja kerumah nya,” ungkap RJ.
Padahal, tim dari KPHP Jebu Bembang Antan diketahui telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penertiban. Kehadiran aparat kehutanan ini sempat menimbulkan harapan bahwa aktivitas ilegal akan segera dihentikan.
Namun hingga kini, belum terlihat adanya tindakan tegas yang mampu menghentikan laju aktivitas di kawasan tersebut.
Seorang sumber di lapangan menyebutkan bahwa jumlah pekerja justru meningkat pasca kunjungan tim KPHP.
“Bukannya berhenti, malah makin ramai. Setiap hari ada saja orang keluar masuk kerja tambang bahkan seperti tidak ada rasa takut,” ungkapnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Jika benar kawasan itu telah disita negara, maka segala bentuk aktivitas seharusnya dihentikan sementara hingga ada kejelasan status dan pengelolaan resmi.
Minimnya tindakan nyata di lapangan memicu spekulasi di tengah masyarakat. Ada dugaan pembiaran, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang bermain di balik tetap beroperasinya aktivitas tersebut.
Situasi ini menjadi ujian bagi aparat terkait, khususnya dalam menunjukkan komitmen menjaga kawasan hutan produksi dari eksploitasi ilegal. Tanpa langkah tegas dan transparan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum berpotensi semakin tergerus.