BANGKA – Ketua Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmah Budi) Cabang Bangka, Silvie, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu.
Silvie menegaskan, Polri harus tetap berdiri sebagai lembaga negara yang independen, profesional, serta berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berpandangan bahwa Polri harus berdiri sebagai lembaga negara yang independen, profesional, dan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga netralitas serta efektivitas dalam penegakan hukum dan keadilan sosial,” ujar Silvie dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melemahkan fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya berdiri di atas semua golongan dan kepentingan politik.
Silvie juga menilai, posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena memberikan ruang bagi institusi kepolisian untuk bekerja secara objektif, transparan, dan akuntabel kepada publik.
“Hikmah Budi Bangka mendukung penuh penguatan kelembagaan Polri agar tetap profesional dan netral dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.