PANGKALPINANG – Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua GP Ansor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Irwandi Pasha, menanggapi berbagai wacana yang berkembang terkait posisi institusional Polri dalam sistem ketatanegaraan.
Menurut Irwandi, posisi Polri di bawah Presiden sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta memastikan koordinasi yang efektif antara Polri dengan lembaga negara lainnya.
“Polri sebagai alat negara harus tetap berada di bawah Presiden agar jalur komando jelas, akuntabilitas terjaga, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain,” ujar Irwandi dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).
Ia menegaskan, Banser dan GP Ansor Babel melihat Polri sebagai mitra strategis masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, dukungan terhadap Polri tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Irwandi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap Polri.
“Yang terpenting adalah memperkuat sinergi antara masyarakat, organisasi kepemudaan, dan aparat keamanan demi terciptanya situasi yang kondusif di Bangka Belitung maupun secara nasional,” tutupnya.