PANGKALPINANG – Komunitas ojek online yang tergabung dalam GBC (Grab Car Bangka Comunity Pangkalpinang) menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap penguatan institusi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Koordinator Ojol GBC Bangka Belitung, Harry Prasetyo, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang harus dijaga.
Menurutnya, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan independensi dan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau Polri ditempatkan di bawah kementerian, itu sama saja melemahkan Polri. Ruang geraknya akan terbatas dan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Padahal tugas Polri sangat strategis, mulai dari menjaga keamanan hingga penegakan hukum,” ujar Harry, Minggu (1/2/2026).
Harry juga menilai selama ini kinerja Polri cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk para pengemudi ojek online yang sangat bergantung pada situasi keamanan dan ketertiban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami sebagai ojol merasakan langsung pentingnya peran Polri di lapangan. Keamanan jalan, penertiban lalu lintas, hingga pengawalan kegiatan masyarakat sangat membantu kami bekerja dengan aman,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah dan DPR tetap konsisten menjaga posisi Polri agar tetap berada langsung di bawah Presiden demi menjamin profesionalisme, netralitas, serta efektivitas institusi Polri.
“Polri harus kuat, profesional, dan tidak boleh dilemahkan secara struktural. Karena kalau Polri kuat, masyarakat juga akan merasa lebih aman dan terlindungi,” tutup Harry.