PANGKALPINANG – Dukungan terhadap Keputusan DPR RI yang menyatakan Polri tetap berada di bawah kendali Presiden juga disampaikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Hal ini disampaikan langsung. H Jayadi ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Bangka Belitung (Babel).yang juga Ketua 23 Suku di Babel.
Keputusan tersebut menurutnya memastikan bahwa Polri tetap berada di bawah kendali Presiden, dan menolak usulan untuk menjadikan Polri sebagai kementerian, yang menurutnya dapat menyebabkan tingginya politisasi dalam lembaga penegak hukum tersebut.
“Dari delapan poin rekomendasi ini, salah satunya Polri tetap di bawah Presiden kami dukung penuh, ‘” kata Jayadi, Senin 27 Januari 2025.
Dirinya yakin keputusan DPR untuk mempertahankan Polri di bawah Presiden adalah langkah yang tepat, untuk memastikan bahwa Polri tetap fokus pada tugas utamanya tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang bisa mengganggu profesionalisme mereka.
Kendati demikian, ia memberikan sejumlah saran untuk mendukung reformasi Polri yang lebih baik dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh Polri, dengan lebih menekankan pada pembekalan etika, keterampilan komunikasi, serta pemahaman hak asasi manusia.
“Ini sangat krusial untuk menjaga citra Polri di mata publik dan memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat,” imbuhnya.
Ia berharap Polri dapat lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugas. Polisi harus lebih dekat dengan rakyat, mengedepankan komunikasi yang baik, dan menjadi contoh dalam menegakkan hukum yang adil.”Dengan demikian, kepercayaan publik akan semakin meningkat,” sebutnya.
Lebih dari itu. Ketua FPK Babel ini juga mengusulkan agar Polri memperkuat program-program berbasis pendidikan dan pencegahan yang melibatkan masyarakat, sehingga dapat menciptakan keamanan yang lebih preventif dan mengurangi ketergantungan pada penegakan hukum yang reaktif.
“Reformasi Polri harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik dari sisi pendidikan hukum maupun dalam membangun dialog yang konstruktif. Kami juga berharap Polri terus memperbaiki kualitas pelayanan, agar setiap anggota Polri bisa lebih siap menghadapi tantangan zaman dan lebih mudah diakses oleh masyarakat,” lanjutnya.
Polri menurutnya harus menjaga integritas dan menanggulangi praktek korupsi yang masih menjadi tantangan besar bagi institusi ini.
” dengan adanya reformasi yang berkelanjutan, Polri dapat membangun reputasi yang lebih solid sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,”btuturnya.
Sebagai penutup, H. Jayadi kembali menegaskan bahwa dukungan dari FPK Babel dan 23 Suku kepada Polri adalah bentuk komitmen untuk mendukung terciptanya Indonesia yang lebih aman dan sejahtera, dengan Polri yang lebih profesional, bersih, dan dekat dengan rakyat.